Indonesia Tunda Keberangkatan Jemaah Umrah – Kementerian Agama menangguhkan keberangkatan jemaah umrah mulai 15 Januari, untuk memberikan waktu kepada otoritas mengevaluasi skema One Gate Policy (OGP), dan memantau penularan varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi.
“Konsep OGP sedang kami evaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini karena varian Omicron terus menyebar di banyak negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi,” kata Dirjen Haji dan Umrah Hilman Kemenpar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pemerintah telah memulai pemberangkatan jemaah umrah pada 8 Januari 2022. Sejak saat itu, sebanyak 1.731 jemaah telah diberangkatkan, melalui asrama haji Pondok Gede di Jakarta.
Dengan skema OGP, seluruh jemaah umrah yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede wajib melewati pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan dokumen. https://3.79.236.213/
Jamaah umrah yang berangkat pada 8 Januari dijadwalkan tiba di Indonesia pada 17 Januari, dan kementerian akan memeriksa kemungkinan penularan Omicron di antara para jemaah.
“Keberangkatan jemaah umrah masih berlangsung hingga 15 Januari dan akan kami hentikan sementara untuk evaluasi,” katanya.
Menurut Hilman, haji umrah sama dengan perjalanan internasional lainnya. Agen perjalanan memainkan peran dominan dalam menyelenggarakan haji, sementara kementerian hanya memfasilitasi persiapan keberangkatan jemaah.
Berbeda dengan ibadah haji dimana pemerintah ikut mengontrol tata cara dan proses haji.
Hilman mengatakan kementerian akan memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan haji setelah menyelesaikan evaluasi yang dilakukan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
“Kami hanya mengimbau kepada PPIU (agen perjalanan umrah) untuk tidak memberangkatkan jemaah haji dalam jumlah besar.”
“Hasil evaluasi akan segera kami umumkan. Mekanisme buka tutup diterapkan mengingat perkembangan kasus Omicron baik di Indonesia maupun di Indonesia. dan Arab Saudi,” kata Hilman.
Kementerian Agama memberangkatkan 419 orang untuk menunaikan umrah pada 8 Januari, menandai keberangkatan umrah utama Indonesia setelah dua tahun sejak pandemi COVID-19 melanda.
Rencana awal pemberangkatan umroh sudah ditetapkan pada Desember 2021. Namun, rencana tersebut diundur karena situasi COVID-19 di Tanah Air pada akhir tahun 2021.
Persiapan pemberangkatan umrah dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Satgas COVID-19, Otoritas Bandara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Seniman muda Bali didesak untuk tetap kreatif meski pandemi
Pemerintah Kabupaten Badung di Provinsi Bali mendorong seniman lokal, terutama anak muda, untuk tetap berkreasi meski saat ini berada di tengah situasi pandemi COVID-19.
Di tengah pandemi, seniman muda Badung telah menunjukkan karya-karya kreatif yang luar biasa melalui penampilan Gema Raga Muda yang Kreatif dan Mandiri di Pusat Kebudayaan Giri Nata Mandala, kata Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa di sini, Minggu.
Ia mengapresiasi para seniman muda atas inisiatif tersebut, dan pemerintah kabupaten bersama dengan Dinas Pembinaan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Badung Bali akan terus mendorong para seniman muda untuk memunculkan karya-karya baru seni musik dan tari.
“Kami mengapresiasi kegiatan ini. Luar biasa. Nanti kita dukung dengan tidak hanya menyediakan tempat, tapi ke depan juga stimulus melalui APBD Badung,” ujarnya.
Ketua panitia pementasan I Wayan Muliyadi mengungkapkan, dirinya dan seniman lainnya berterima kasih kepada Pemkab Badung atas dukungan penuhnya terhadap seniman muda dan karyanya. Salah satu fasilitas nyata yang mereka terima adalah panggung strategis untuk acara tersebut.
Gema Raga menjadi wadah bagi para seniman, khususnya seniman muda, untuk unjuk kreativitas, ujarnya.
Dijelaskannya, kegiatan seni ini juga memiliki nilai akademik yang tinggi, dimana seniman tidak hanya dituntut untuk menampilkan karya-karyanya.
Sebaliknya, mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkan karyanya melalui sesi tanya jawab dengan mereka yang hadir secara langsung dan mereka yang bergabung di media sosial.
“Kegiatan ini murni independen bagi seniman muda Badung. Dana yang kami peroleh adalah hasil kerja keras dan loyalitas kami. Melalui Gema Raga ini, kami menunjukkan bahwa seniman-seniman muda di Badung loyal terhadap seni dan Badung,” kata Muliyadi.
Diperbolehkannya Driver Ojol Angkut Penumpang Selama Masa PSBB – Komunitas ojek online (ojol) nasional Garda Indonesia berharap pemerintah memberi kompensasi kepada pengemudi ojol atas Pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pekan lalu sebagai penanggulangan wabah corona (Covid-19).
Dalam poin PSBB itu diketahui pemerintah melarang pengemudi ojol mengangkut orang, kecuali barang. bandar ceme
Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicakso, mengungkapkan para ojek online atau Ojol merasa kecewa dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang melarang Ojol membawa penumpang saat diberlakukannya PSBB.
“Ini teman-teman Ojol kecewa, meradang, emosional jadinya yah dengan Pergub DKI Jakarta tidak membolehkan Ojol mengangkut penumpang dan sudah dinonaktifkan layanan penumpang oleh aplikator,” kata Igun www.mustangcontracting.com
Menurut dia, tak semua para Ojol bisa mendapat order makanan
dan barang.
“Tidak semuanya. Karena order makanan kita harus siap
modal dulu. Order barang pun sudah sangat jarang ada. Ini sama saja mematikan
Ojol secara pelan-pelan. Kami protes keras mengenai ini,” ungkap Igun.
Dia pun meminta agar Pemprov DKI bisa mengevaluasi aturan
tersebut, dan mengizinkan kembali ojolmengangkut penumpang.
“Otomatis Ojolnya bisa bawa penumpang juga,” tegas
Igun.
Minta BLT
Seandainya, tetap ingin melakukan hal seperti ini, maka
harus diberikan Bantuan Langsung Tunai.
“Kami tidak butuh seperti sembako atau kebutuhan pokok
lainnya, karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Berikan nilai tunai
bukan berupa barang. Yang kami harapkan Rp 100 ribu/hari,” pungkasnya.
Grab Indonesia hilangkan layanan motor antar jemput penumpang.
Grab Indonesia menjelaskan pihaknya mengikuti aturan Pemprov DKI Jakarta dengan
cara menghilangkan layanan motor bawa penumpang. Namun masyarakat dijelaskan
perusahaan masih bisa menggunakan layanan antar jemput mobil dengan kapasitas
penumpang terbatas dan motor dengan layanan angkut barang sesuai anjuran
pemerintah.
“Untuk itu, kami ingin menyampaikan bahwa berbagai
layanan Grab -pengiriman makanan, pengiriman Barang, GrabMart dan Transportasi-
akan tetap beroperasi untuk
melayani penduduk DKI Jakarta dan Indonesia dengan tetap
menyediakan layanan harian terpenting dengan cara yang paling aman,” tulis
Grab dalam keterangan resmi.
Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan
para driver ojol sudah tidak bisa mengantar penumpang karena fitur tersebut pun
raib dari aplikasi baik Gojek mau pun Grab Indonesia.
“Kami (ojek online) kecewa berat padahal fitur tersebut
merupakan penyemangat kami, 70-80 persen penghasilan pengemudi dari mengantar
penumpang,” kata Igun.
Igun menyebut banyak dari driver ojol yang kebingungan sebab
sumber utama penghasilan mereka kini telah dihapuskan dari sistem, sementara
bantuan dari pemerintah belum diberikan. Berbagai cara pun telah dilakukannya
untuk mengurangi beban driver ojol namun tak berbuah.
Dia mengaku telah menempuh langkah persuasif, diskusi dengan
Pemprov DKI Jakarta dilakukan agar pada pengemudi ojol masih dapat mengantar
penumpang, namun pemerintah berkeras untuk menghapus fitur tersebut selama
PSBB.
“Kami harap pemerintah mengevaluasi pelarangan membawa
penumpang,” ucapnya.
Ia pun menuntut kompensasi pemerintah jika fitur tersebut
tak kembali diperbolehkan. Meski pemerintah mengumumkan pemberian bantuan
sembako senilai Rp600 ribu namun ia menilai bantuan tersebut tak sebanding
dengan pendapatan yang hilang.
“Kebutuhan kami kan tidak hanya sembako, banyak yang
tidak lagi mampu bayar kontrakan dan bahkan diusir. Sekarang menggelandang di
jalan beserta keluarganya, apa itu solusi dari pemerintah?” tuturnya.
Menurutnya, kompensasi dalam bantuan ekonomi seperti uang
tunai harus digelontorkan pemerintah secepatnya mengingat sebanyak 1 juta
driver online di Jabodetabek menggantungkan hidupnya dari mengantar penumpang.
Jika tidak, kebijakan PSBB hanya akan mematikan para pekerja kecil.
“Tolong diperhatikan, karena tak hanya pengemudi tapi
penumpang juga butuh diantar,” pungkasnya.
Sopir atau driver ojek online (ojol) mendukung rencana
penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Namun driver
menolak keras larangan mengangkut penumpang atau boncengan.
Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono
mengatakan, sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan masyarakat
kecil sehari-hari.
“Kami menolak dengan keras adanya pembatasan dengan
larangan mengangkut penumpang bagi pengguna sepeda motor secara umum dan bagi
ojek online secara khusus, karena alat transportasi sepeda motor merupakan alat
transportasi yang secara umum digunakan oleh rakyat kecil untuk aktivitas sehari-hari,”
kata Igun dalam keterangannya, Kamis (9/4/2020).
Khusus driver ojol, sepeda motor merupakan sumber nafkah.
Dengan larangan mengangkut penumpang, maka pendapatan driver terhenti.
“Khususnya bagi para pengemudi ojek online yang
menggunakan sepeda motor sebagai sumber penghasilan dalam mencari nafkah maka
pembatasan pelarangan membawa penumpang akan berdampak pada terhentinya
pendapatan penghasilan pengemudi ojek online dari layanan penumpang, juga bagi
pengguna jasa penumpang ojek online akan kesulitan dalam beraktivitas,”
paparnya.
Maka itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta untuk tidak
melarang driver mengangkut penumpang.
“Atas dasar tersebut maka kami sebagai Asosiasi
Pengemudi Ojek Online menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak melakukan pelarangan dalam membawa
penumpang bagi pengguna sepeda motor, tentunya dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan secara komprehensif guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19,”
jelasnya.
Aturan mengenai pedoman PSBB ini terdapat dalam pasal 15
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Aturan terbut dalam rangka
percepatan penanggulangan virus corona.
Dalam pedoman itu dijelaskan bagian perusahaan komersial dan
swasta bahwa ojek online tidak boleh mengangkut penumpang.
“Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan
roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan
tidak untuk penumpang,” bunyi pedoman yang ditandatangani oleh Menteri
Kesehatan Terawan Agus Putranto, dikutip Minggu (5/4).
Selain ojek online, pemerintah juga membatasi sekolah dan
tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Kemudian, kegiatan sosial dan budaya dan moda transportasi.
Anies menjelaskan, saat ini dirinya tengah berkoordinasi
dengan pemerintah pusat terkait pemberian izin pada pengemudi ojek untuk tetap
bisa beroperasi. “Kami sedang mendiskusikan itu dan harapannya nanti mudah-mudahan malam ini ada
kabar, karena dalam ketentuan, ojek tidak diizinkan untuk mengangkut
orang,” jelas Anies saat konferensi pers di Pendopo Balaikota DKI Jakarta,
Rabu (8/4)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan
bahwa dirinya telah juga berkoordinasi dengan para operator ojek online.
Menurut Anies, operator mempunyai mekanisme dan prosedur tetap untuk pengemudi
dalam rangka physical distancing “Karena itu kita merasa ojek selama
mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi, bisa mengangkut orang dan barang.
kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa,” pungkas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan
bahwa dirinya telah juga berkoordinasi dengan para operator ojek online.
Menurut Anies, operator mempunyai mekanisme dan prosedur tetap untuk pengemudi
dalam rangka physical distancing “Karena itu kita merasa ojek selama
mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi, bisa mengangkut orang dan barang.
kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa,” pungkas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan
bahwa dirinya telah juga berkoordinasi dengan para operator ojek online.
Menurut Anies, operator mempunyai mekanisme dan prosedur tetap untuk pengemudi
dalam rangka physical distancing “Karena itu kita merasa ojek selama
mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi, bisa mengangkut orang dan barang.
kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa,” pungkas Anies.
Dirubahnya Peraturan Para Tenaga Kerja Terkait Virus Corona – Ketika pandemi koronavirus COVID-19 yang baru terus berkembang, para majikan taupun perusahaan menghadapi longsoran ketidakpastian atas apa yang harus mereka lakukan, dapat lakukan, dan yang harus mereka lakukan. Di bawah ini kami telah mengumpulkan daftar pertanyaan umum yang diajukan pengusaha, bersama dengan wawasan kami tentang setiap topik.
Bolehkah majikan mewajibkan karyawan untuk memberikan
informasi tentang perjalanan terakhir?
Iya. Pengusaha dapat meminta karyawan untuk memberi tahu mereka jika karyawan berencana atau telah melakukan perjalanan ke negara-negara yang dianggap oleh CDC sebagai area berisiko tinggi untuk paparan, bahkan jika perjalanan itu bersifat pribadi. Selain itu, pengusaha dapat meminta karyawan yang kembali dari area berisiko tinggi tentang kemungkinan terpajan virus corona. Pengusaha tidak perlu menunggu sampai karyawan mengalami gejala untuk menanyakan kemungkinan paparan selama perjalanan. ceme online
Dari perspektif OSHA, pengusaha mungkin memiliki kewajiban untuk mewajibkan karyawan mengungkapkan informasi mengenai perjalanan terakhir. Di bawah OSHA, pengusaha memiliki kewajiban afirmatif untuk menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui. OSHA merekomendasikan bahwa pengusaha mengembangkan Rencana Kesiapsiagaan dan Respons Penyakit Menular yang mencakup identifikasi dan isolasi yang cepat dari karyawan yang sakit dan berpotensi terpapar. https://www.mustangcontracting.com/
Bolehkah majikan mewajibkan karyawan untuk keluar dari
tempat kerja setelah melakukan perjalanan?
Secara umum, ya. Pengusaha dapat mencegah karyawan dari
datang kerja selama ada alasan objektif dan non-diskriminatif untuk mendukung
keputusan tersebut. Sebagai contoh, diperbolehkan untuk menginstruksikan
karyawan yang baru-baru ini bepergian ke daerah berisiko tinggi untuk tetap
keluar dari pekerjaan. Selain itu, diperbolehkan untuk menginstruksikan
karyawan yang telah terkena virus korona atau karyawan yang menampilkan gejala
virus untuk tetap di rumah.
Di bawah ADA, pengusaha berhak untuk mengirim pulang setiap
karyawan yang dianggap sebagai “ancaman langsung” ke tempat kerja.
“Ancaman langsung” adalah “risiko signifikan kerusakan besar
pada kesehatan atau keselamatan individu atau orang lain yang tidak dapat
dihilangkan atau dikurangi dengan akomodasi yang wajar.” Penilaian
“ancaman langsung” harus didasarkan pada informasi yang objektif dan faktual,
bukan pada gagasan subyektif tentang kecacatan atau kecacatan yang dirasakan.
Di bawah OSHA, pengusaha memiliki kewajiban afirmatif untuk
menyediakan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui. Di bawah tugas
ini, pengusaha memiliki kewajiban untuk melindungi karyawan dari orang yang
berpotensi terinfeksi. Jika karyawan yang berpotensi terinfeksi tidak dapat
dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pekerja lain, seperti ruang isolasi, atau
kontrol teknis atau administrasi lainnya yang sesuai, karyawan yang berpotensi
sakit atau terpapar mungkin perlu dikeluarkan dari tempat kerja.
Bolehkah majikan mengirim pulang karyawan jika mereka
menunjukkan gejala seperti flu?
Iya. Pengusaha dapat bertanya kepada karyawan apakah mereka
mengalami gejala dan dapat memerintahkan karyawan untuk menunjukkan gejala
untuk meninggalkan tempat kerja. Ingat, bagaimanapun, bahwa pengusaha harus
menjaga informasi medis rahasia sesuai dengan ADA dan undang-undang privasi
lainnya yang mungkin berlaku.
Di bawah OSHA, direkomendasikan bahwa pengusaha
mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk segera mengisolasi orang-orang yang
memiliki tanda dan / atau gejala COVID-19. Jika isolasi di tempat tidak
tersedia, orang yang berpotensi sakit harus dikeluarkan dari tempat kerja.
Bolehkah pengusaha mengidentifikasi karyawan mana yang lebih
mungkin tidak tersedia untuk bekerja, tanpa melanggar Undang-Undang Penyandang
Disabilitas Amerika ?
Iya. Pengusaha diizinkan untuk membuat pertanyaan tertentu
selama penyelidikan dirancang untuk mendapatkan alasan non-medis untuk
ketidakhadiran selama pandemi serta alasan medis.
Bolehkah seorang majikan meminta karyawan untuk bekerja dari
jarak jauh, bahkan jika karyawan itu tidak sakit?
Iya. Pengusaha dapat menerapkan kebijakan kerja jarak jauh
selama tidak diskriminatif atau dikelola dengan cara diskriminatif.
Di bawah OSHA, jika tidak ada kontrol teknis atau
administratif yang tersedia untuk membuat tempat kerja, atau pekerjaan di dalam
tempat kerja, bebas dari bahaya yang diketahui, pengusaha mungkin memiliki
kewajiban afirmatif untuk mewajibkan karyawan bekerja jarak jauh untuk mencegah
paparan.
Bolehkah seorang majikan memberhentikan seorang karyawan
yang menolak untuk datang kerja karena takut terpapar?
OSHA berisi pedoman anti-pembalasan / pengungkap fakta yang
mungkin dipicu oleh rasa takut yang masuk akal bagi karyawan untuk datang
bekerja karena kekhawatiran atas kontrak COVID-19. Di bawah pedoman tersebut,
seorang karyawan dapat menolak untuk bekerja berdasarkan keyakinan yang masuk
akal bahwa mereka dalam bahaya yang akan segera terjadi, dan bahwa ada ancaman
kematian atau bahaya fisik yang serius. Jika keyakinannya masuk akal, pengusaha
dilarang mendiskriminasi karyawan termasuk pemutusan hubungan kerja atau
tindakan pembalasan lainnya seperti penurunan pangkat. Selain itu, jika seorang
karyawan mengajukan kekhawatiran bahwa majikan tidak mengambil langkah-langkah
yang tepat untuk mencegah paparan karyawan di tempat kerja, OSHA melindungi
karyawan tersebut dari pembalasan. Pertahanan terbaik terhadap kemungkinan
klaim anti-pembalasan / peniup peluit adalah tetap mengikuti pedoman kontrol
dan pencegahan OSHA dan CDC yang berlaku di tempat bisnis Anda.
Jika seorang karyawan melelahkan cuti sakit, adakah jenis
cuti lain yang berhak diterima karyawan?
Iya. Jika seorang karyawan mengeluarkan cuti sakit yang
tersedia bagi seorang karyawan melalui kebijakan perusahaan atau sebagai akibat
dari undang-undang cuti sakit atau cuti setempat lainnya yang berlaku, karyawan
masih mungkin berhak atas waktu lunas berdasarkan kebijakan PTO terpisah atau
kebijakan cuti liburan. Selain itu, tergantung pada kondisi kesehatan karyawan
atau individu yang dirawat oleh karyawan tersebut, karyawan tersebut berhak
untuk pergi berdasarkan Family and Medical Leave Act (FMLA), cuti berdasarkan
undang-undang keluarga dan cuti medis yang serupa, cuti di bawah penutupan
sekolah setempat atau undang-undang kesehatan masyarakat, cuti berdasarkan
undang-undang karantina negara bagian, cuti berdasarkan kebijakan kecacatan
jangka pendek majikan, atau cuti sebagai akomodasi yang wajar berdasarkan ADA.
Pada akhirnya, hak cuti karyawan akan tergantung pada kebutuhan cuti, kebijakan
cuti majikan, dan undang-undang federal dan negara bagian (atau lokal) tempat
majikan tunduk.
Kongres saat ini sedang menyelesaikan undang-undang federal
yang mungkin mewajibkan pengusaha tertentu untuk memberikan cuti sakit tambahan
yang dibayar dan / atau hak FMLA kepada karyawan tertentu. Kami akan memberikan
pembaruan dan ringkasan legislasi final setelah menjadi undang-undang.
Bolehkah seorang majikan meminta seorang karyawan yang
dikarantina untuk menghabiskan cuti sakit yang dibayar atau PTO lain yang
tersedia?
Tergantung. Undang-undang negara bagian akan menentukan
apakah majikan dapat meminta cuti sakit yang dibayar penuh. Di bawah beberapa
undang-undang negara bagian, seorang majikan tidak dapat mewajibkan karyawan
menggunakan sakit yang dibayar atau cuti yang dibayar lainnya. Selain itu,
beberapa negara telah memperluas program disabilitas jangka pendek yang
diwajibkan negara (STD), dan karenanya karyawan yang dikarantina berhak atas
tunjangan STD di bawah perluasan negara tersebut (mengurangi kebutuhan untuk
menggunakan cuti sakit berbayar).
Usulan undang-undang federal yang dirujuk di atas juga dapat
berdampak pada sejauh mana pemberi kerja dapat memaksakan kelelahan cuti sakit
yang dibayar.
Bolehkah pemberi kerja mewajibkan karyawan yang keluar dari
pekerjaan karena pandemi untuk memberikan catatan dokter atau sertifikasi
kembali bekerja?
Iya. EEOC telah mengambil posisi bahwa persyaratan tersebut
diizinkan berdasarkan ADA. Namun, agensi juga mencatat bahwa pengusaha harus
tetap fleksibel sehubungan dengan persyaratan ini mengingat fakta bahwa dokter
dan profesional kesehatan lainnya mungkin terlalu sibuk untuk menyediakan
dokumentasi.
Bolehkah majikan mengambil suhu karyawan di tempat kerja?
Karena penyebaran Coronavirus telah dinyatakan sebagai
pandemi, pengusaha dapat melakukan pemutaran tertentu untuk memastikan tempat
kerja yang aman. Pedoman EEOC menetapkan bahwa pengusaha dapat mengukur suhu
tubuh karyawan tanpa melanggar aturan ADA yang mengatur “pemeriksaan
medis.” Ingat, bagaimanapun, setiap pemutaran harus dilakukan dengan cara
yang tidak diskriminatif. Selain itu, sebagai masalah praktis, seorang karyawan
dapat terinfeksi dengan virus corona tanpa menunjukkan gejala seperti demam
dan, karenanya, mengukur suhu karyawan mungkin bukan metode yang paling efektif
untuk melindungi tenaga kerja Anda.
Bolehkah seorang majikan bertanya kepada seorang karyawan
mengapa dia keluar dari pekerjaan jika majikan mencurigai alasan medis karena
ketidakhadiran tersebut?
Iya. Majikan diizinkan untuk bertanya kepada seseorang
mengapa dia tidak melapor ke tempat kerja. Selain itu, selama pandemi saat ini,
penyelidikan semacam ini bukanlah penyelidikan “terkait kecacatan” di bawah
ADA.
Bolehkah majikan meminta karyawan untuk memberikan hasil tes
COVID-19?
Iya. Pengusaha diizinkan untuk meminta karyawan hasil tes
COVID-19 atau catatan yang terkait dengan hasil tersebut. Tidak ada masalah
HIPAA, selama pemberi kerja (sebagai lawan dari program tunjangan kesehatan)
meminta karyawan untuk mengungkapkan informasi dan tidak menarik data klaim
atau informasi dari catatan rencana medis. Selain itu, meminta karyawan untuk
memberikan informasi terkait hasil tes atau catatan yang memverifikasi
diagnosis COVID-19 juga diizinkan berdasarkan ADA, asalkan pemberi kerja
memperlakukan catatan ini sebagai rahasia (yaitu, membatasi akses ke mereka
yang perlu tahu, seperti kelompok profesional SDM tertentu) dan menyimpan
catatan dalam file yang terpisah dari catatan pekerjaan umum atau personil.
Mengingat pandemi saat ini, ADA tidak akan memperlakukan pertanyaan medis
semacam ini sebagai “terkait kecacatan.”
Apa yang mungkin ditanyakan oleh pemberi kerja tentang
anggota keluarga atau individu karyawan yang tinggal di rumah karyawan?
Seorang majikan dapat bertanya kepada karyawan tentang
kemungkinan pajanan terhadap virus, termasuk apakah anggota rumah tangga mereka
telah dites positif, atau sedang menunjukkan gejala-gejala, coronavirus.
Pengusaha juga dapat meminta informasi yang berkaitan dengan perjalanan anggota
keluarga baru-baru ini, termasuk apakah mereka telah melakukan perjalanan ke
daerah berisiko tinggi untuk melakukan penilaian potensi paparan di tempat
kerja. Pengusaha harus memastikan ada alasan obyektif, sah untuk pertanyaan.
Apakah majikan harus melaporkan kasus COVID-19 yang
dikonfirmasi?
Iya. Persyaratan pencatatan OSHA mandat yang mencakup pengusaha
mencatat cedera terkait pekerjaan tertentu pada OSHA 300, 301 dan 300A Log
mereka. Sementara OSHA secara khusus mengecualikan rekaman flu biasa, COVED-19
adalah penyakit yang dapat dilaporkan ketika seorang pekerja terinfeksi di
tempat kerja.
Dalam hal pemberitahuan kepada CDC, kewajiban pelaporan
kepada CDC adalah pada penyedia layanan kesehatan, bukan pemberi kerja.
Pembayaran Karyawan dan PTO
Bagaimana kita membayar karyawan yang tidak dapat bekerja?
Haruskah mereka mendapat tunjangan cuti saat keluar?
Pengusaha hanya perlu membayar pekerja yang tidak dibebaskan
untuk waktu kerja mereka yang sebenarnya. Namun, peraturan berubah untuk
karyawan yang digaji dan dibebaskan.
Jika seorang karyawan yang dikecualikan bekerja bagian dari
minggu kerja dan kemudian berada di luar kantor selama sisa minggu itu,
karyawan yang dibebaskan itu berhak atas gaji seminggu penuh berdasarkan FLSA.
Jika majikan menawarkan cuti yang dibayar untuk liburan dan hari sakit (PTO),
PTO akan berfungsi sebagai bentuk check and balance karena majikan dapat
mengurangi absen dari bank PTO karyawan. Sebagai contoh, jika seorang karyawan
yang digaji dan dibebaskan bekerja pada hari Senin dan mengambil cuti dalam
seminggu, karyawan tersebut harus menerima gaji penuh selama seminggu, tetapi 4
hari PTO dapat dikurangkan dari bank PTO karyawan jika mereka tidak bekerja
pada hari Selasa sampai Jumat. Karyawan harus memiliki PTO yang cukup untuk
membenarkan waktu istirahat.
Setelah karyawan yang dikecualikan telah menggunakan (habis)
semua PTO yang tersedia, maka ada beberapa aturan tambahan yang berlaku yang
memungkinkan pemotongan dari gaji. Misalnya, jika seorang karyawan absen dari
pekerjaan selama dua hari karena alasan pribadi (selain sakit atau cacat),
majikan pada umumnya dapat memotong dua hari penuh gaji dari gaji jika tidak
ada PTO yang tersisa. Pengurangan serupa mungkin diizinkan untuk absen karena
sakit atau cacat tetapi ada aturan khusus tentang hal ini yang harus dipatuhi
oleh majikan.
Apakah karyawan berhak atas PTO tergantung pada cuti majikan
dan kebijakan PTO, perjanjian kerja yang berlaku atau CBA, dan undang-undang
cuti berbayar negara bagian atau lokal (mis., Undang-undang cuti sakit).
Bergantung pada program atau kebijakan tunjangan majikan, karyawan yang tidak dapat
bekerja karena virus korona juga berhak atas pembayaran tunjangan STD.
Pengusaha yang mendanai program manfaat STD mereka sendiri memiliki keleluasaan
untuk memperluas keadaan di mana imbalan dibayarkan. Selain itu, beberapa
negara telah memperluas program STD yang dimandatkan negara mereka untuk
memungkinkan pembayaran manfaat cacat jika terjadi karantina atau kemungkinan
paparan COVID-19. Apakah seorang karyawan berhak atas imbalan STD di bawah
program manfaat yang sepenuhnya diasuransikan akan tergantung pada definisi
“kecacatan” kebijakan STD dan interpretasi dari penyedia layanan asuransi
terhadap kebijakan tersebut.
Seperti disebutkan di atas, Kongres saat ini sedang
mempertimbangkan undang-undang yang dapat mengenakan persyaratan cuti berbayar
tambahan.
Bencana Banjir di Sejumlah Daerah di Indonesia – Bencana banjir melanda sejumlah daerah di penghujung tahun 2019 dan di awal tahun 2020. Banjir itu terjadi setelah hujan yang turun disejumlah daerah pada selasa (31/12/2019), bahkan ada beberapa daerah yang masih dilada hujan. Akibat banjir tersebut, setidaknya 3 desa di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) terendam banjir.
Selain itu, di Semarang, akibat sungai meluap menyebabkan 2 RT di perumahan sraten juga terendam banjir. Tidak hanya NTB dan Semarang, banjir juga melanda sejumlah wilayah yang ada di Jakarta hingga Bekasi. Semantara itu, di Padalarang kabupaten Bandung Barat, sejumlah rumah warga diterjang banjir bandang setelah air irigasi meluap. idn play
Berikut ini rangkuman sejumlah
daerah yang mengalami bencana banjir.
1. Tiga desa di Bima terendam
banjir
Kasubid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan mengatakan, akibat air kiriman dari kawasan Donggo menyebabkan banjir di sebagian wilayah Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, NTB. Akibatnya, ada tiga desa di kecamatan tersebut yang terendam banjir hingga satu meter setelah diguyur hujan deras pada Selasa. Tiga desa yang dilanda banjir itu meliputi Desa Bolo, Desa Candi, dan Desa Monggo. “Banjir yang merendam permukiman warga ini adalah banjir kiriman dari wilayah Kecamatan Donggo,” katanya saat dihubungi. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan desa terganggu americandreamdrivein.com
2. Sungai meluap dua RT di
Perumahan Sraten Semarang terendam banjir
Akibat hujan deras yang terjadi
di wilayah Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga sejak Selasa sinag menyebabkan
bebererapa pemukiman warga dan persawahan terendam banjir. Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Semarang Heru Subroto mengatakan, akibat hujan dengan intensitas
deras di wilayah tersebut sehingga membuat Sungai Seblado meluap. “Wilayah
terdampak dengan kedalaman yang berbeda. Sungai yang meluap diakibatkan tinggi
permukaan jalan dengan tinggi permukaan bibir sungai beda, lebih tinggi bibir
permukaan sungai dan yang terdampak di perumahan dua gang karena rendahnya
jalan,” ungkapnya saat dihubungi. Sambungnya, kawasan yang terdampak
berada di daerah Perumahan Sraten Permai RT 2 dan 3 RW VII Desa Sraten,
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. “Hujan deras, puncaknya pada sekira
pukul 16.00. Di RT 2 ada dua rumah yang terdampak dan di RT 3 ada 16
rumah,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Sraten, Rohmad mengatakan,
akibat banjir tersebut, dirinya meminta kepada warga untuk mengungsi sementara
waktu ke balai desa. “Namun warga masih bertahan di rumah dengan alasan
keamanan. Mereka menumpuk meja-meja untuk tidur, ini juga bahaya karena bisa
jatuh,” jelasnya.
3. Rumah warga diterjang
banjir bandang di Padalarang
Puluhan rumah di Kampung
Pajagalan RW 002 Desa Ciprundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Barat, Jawa
Barat, diterjang banjir bandang. Insiden itu terjadi setelah irigasi atau
jembatan Cihaugeulis tak mampu menahan tingginya debit air pasca-hujan deras
yang melanda wilayah tersebut pada Selasa. Akibatnya membuat rumah warga sempat
terendam hingga ketinggian satu meter, beruntung tak ada korban jiwa dalam
kejadian itu. Menurut Ujang, salah seorang warga, air mulai menerjang pemukiman
warga selepas Ashar. Warga sempat panik saat melihat air mulai meninggi secara
perlahan. “Pas lihat air mulai tinggi langsung warga menyelamatkan diri.
Alhamdulillah gak ada korban. Cuma memang barang-barang banyak yang gak
kebawa,” ujarnya.
4. Banjir landa sejumlah
wilayah di Jakarta
Hujan lebat yang terjadi di wilayah ibu kota pada Rabu (1/1/2020) mengakibatkan banjir di sejmulah wilayah Jakarta. Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir terjadi di sejumlah titik Jakarta, berikut wilayah banjirnya: Pada Pukul 06.00 WIB, kawasan banjir sekitar Rumah Sakit TNI AL Dr Mintoharjo, Jl Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, banjir setinggi paha orang dewasa. Kemudian pukul 05.00 WIB, Perumahan Setneg Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ketinggian air 30-50 cm. Kampus Borobudur di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur dengan ketinggian air hingga 40 cm. Perumahan warga di Kelurahan Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan ketinggian air diperkirakan mencapai 30-70 cm. Air merendam perumahan warga di Kelapa Molek, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Kawasan Jalan Bambu Kuning Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat juga dilaporkan terjadi banjir dengan ketinggian air mencapai 50-60 cm. Sementara, laporan lain mengenai kondisi jalan di Jakarta Timur yang diimbau untuk tidak bisa dilintasi kendaraan, antara lain: Pukul 02.45 WIB, banjir 30-50 cm di depan Tamini Square Jaktim, bagi kendaraan sejenis sedan diimbau untuk tidak melintas. Pukul 02.55 WIB, banjir 25-40 cm di Jl. DI. Panjaitan #Jakarta Timur, bagi kendaraan sejenis sedan diimbau untuk tidak melintas. Pukul 04.07 WIB, banjir 25-40 cm di depan Kampus Borobudur Jl. Raya Kalimalang Jaktim, bagi kendaraan sejenis sedan diimbau agar tidak melintas. Pukul 04.11 WIB, banjir 30 cm di TL. Arion Jl. Pemuda Jaktim, agar hati-hati bila sedang melintas. Pukul 04.17 WIB, banjir di Perumahan Palad Pulo Gadung Jaktim dan sudah memasuki rumah. Pukul 04.17 WIB, banjir di Kampung Tengah Kramat Jati Jaktim dan sudah memasuki rumah. Pukul 04.27 WIB, banjir di Jl. Marga Jaya Rawa Buaya, Jakarta Barat dan sudah memasuki rumah. Pukul 04.28 WIB, banjir 30-40 cm di Jl. P. Maluku Perummas 3 Bekasi Timur. Pukul 04.32 WIB, banjir 30 cm di dpn Damkar Jl. Tanjung Duren Jakbar, agar hati-hati bila sedang melintas. Pukul 05.00 WIB, kompleks BPPT Meruya Jakarta Barat, baru pertama kali banjir masuk rumah warga. Kawasan Pulogadung dan Pulomas banjir 5 meter, air mengalir deras.
5. Banjir di Bekasi ketinggian
air sudah lebih dari 60 sentimeter
Hujan deras yang turun sejak
Selasa (31/12/2019) malam hingga Rabu dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah
di Bekasi terendam banjir. Dikutip dari Kompas.com, Adinda warga yang tingal di
Perum Narogong, Kota Bekasi mengatakan, hingga kini banjir sudah lebih dari 60
sentimeter. “Sudah setinggi pinggang orang dewasa. Kalau di rumah saya air
belum sampai masuk ke dalam rumah, hanya sudah melewati sedikit dari pagar
rumah,” katanya saat dihubungi Kompas.com. Masih dikatakannya, hujan yang
turun kali ini cukup mengagetkan karena menyebabkan genangan air yag cukup
tinggi. “Biasanya, hujan lebat tidak sampai langsung berakibat ada
genangan air masuk ke pagar. Kondisi saat ini termasuk parah, terparah kedua
sejak 2007 lalu,” kata dia. Adinda menambahkan, akibat banjir tersebut,
pemedaman listrik terjadi sejak Rabu pagi. “Mati lampu sejak pukul 06.30
WIB. Kemudian air PAM juga mati. Kondisi sinyal provider juga parah, hanya
Telkomsel saja yang masih bisa (digunakan),” ujarnya.
Fakta Polemik Kapal Asing di Perairan Natuna– Polemik Kapal Ikan Asing (KIA) mulai dari Vietnam, Thailand, dan China melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, bukan sebuah perkara baru lagi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bupati Natuna Hamid Rizal.
Diakuinya, pencurian ikan tersebut sudah berlangsung lama sekali, dan sekarang kalau tidak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan – nelayan asing menggunakan kapal ikan dengan GT diatas 30 masuk ke wilayah Natuna dengan merajalela. idnplay
Bahkan saat ini, kapal penangkap
ikan dan kapal penjaga pantai (coast guard) China berada di laut Natuna.
Tentunya, hal ini banyak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih
lagi, batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Namun, Panglima Komando Gabungan Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Mrgono menegaskan tidak akan perang di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meyusul masuknya kapal penjaga pantai China itu.
1. Bukan hal baru kapal asing
mencuri ikan di Natuna
Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan, bukan hal baru jika Kapal Ikan Asing (KIA) masuk ke Perairan Natuna untuk mencuri ikan. Jika tak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan-nelayan asing akan masuk dan mencuri ikan dengan menggunakan kapal ikan di atas GT 30. Berdasarkan catatan Badan Keamanan Laut (Bakamla), jejak terakhir kapal nelayan asing masuk ke perairan Natuna pada akhir tahun lalu. Sambungnya, sebelumnya juga ada catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menemukan aksi pencurian ikan oleh kapal asing pada pertengahan Maret 2019. “Untuk jumlah seluruhnya saya belum mendapatkan angkanya, namun bisa dilihat dari jumlah KIA yang berhasil ditangkap dan ditenggelamkan, seolah mereka tidak takut dengan hukum dan aturan pemerintah Indonesia,” ujarnya melalui sambungan telepon. https://americandreamdrivein.com/
2. KIA tak ada kapoknya
Hamid mengatakan, ia mendukung
apapun keputusan pemerintah pusat terkait penanganan konflik polemik Natuna
dengan China. Bahkan ia juga memberi dukungan penuh kepada TNI dan Kementerian
Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna agar KIA tidak
menencuri ikan. Namun, ia juga berharap pengamanan yang dilakukan pemerintah
jangan sampai di sini saja, dan bila perlu ada bentuk kegiatan yang
berkesinambugan yang dilakukan di laut terdepan di Indonesia. “Sebab sudah
banyak sumber daya alam di laut Natuna dijarah dengan KIA yang terkesan tidak
ada kapoknya meskipun sudah ditangkap dan ditenggelamkan,” katanya.
3. Tiga kapal milik China masih berada di laut Natuna
Panglima Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, saat ini
masih ada tiga kapal China yang berada di timur Laut Natuna. Tiga kapal itu
terdiri dari dua kapal Coast Guard China dan satu kapal pengawasan perikanan
milik pemerintah China. Tiga kapal itu, Kata Yudo, sedang melakukan pengawasan
terhadap KIA China yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona
Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia. Kapal-kapal itu, sambungnya, tidak mau
pergi dari wilayah timur Laut Natuna meskipun dua unsur kapal Bakamla telah
melakukan komunikasi, dan mereka tetap bertahan. Untuk mengusir kapal-kapal
tersebut, kata Yudo, pihaknya pun akan menambah dua kapal lagi untuk
memaksimalkan pengusiran. “Kemarin ada empat kapal yang turun ke lokasi
untuk mengusir, dan saat ini kami tambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan
pengusiran,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
4. Yudo: Tidak ada batas waktu
untuk mengusir kapal China
Yudo mengatakan, tidak ada batas
waktu toleransi untuk mengusir kapal milik China yang memasuki wilayah
kedaulatan Indonesia. “Dalam hal ini, tidak ada batas waktu, karena itu
operasi sehari-hari yang digelar di Natuna. Karena tingkat kerawanannya maka
kami tingkatkan pengamanannya. Jadi batas waktunya, ya sampai mereka keluar
dari wilayah kedaulatan Indonesia,” katanya. Bahkan, untuk menyelesaikan
permasalahan ini, Yudo pun memutuskan untuk berkantor sementara di Natuna,
menyusul masuknya nelayan dan penjaga pantai China di perairan wilayah
perbatasan itu. Dikutip dari Antara, ia mengatakan, Natuna masuk dalam wilayah
kerja Kogabwilhan I sehingga dia bisa berkantor di sana. “Wilayah Natuna
masuk wilayah kerja Pangkogabwilhan I, saya bisa berkantor di Natuna, bisa
berkantor di Tanjungpinang,” katanya.
5. Tegaskan tak akan perang di
Natuna
Menyusul masuknya kapal penangkap
ikan dan kapal penjaga pantai (Coast Guard) China ke wilayah Perairan Natuna.
Yudo pun menegaskan tidak akan perang di Kabupaten Natuna, Kepualaun Riau.
“Tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan,” kata dia kepada wartawan
di Natuna, Sabtu (4/1/2020), seperti dikutip dari Antara. Ia mengatakan,
hubungan strategis yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan China
akan tetap dipertahankan. Masih dikatakannya, justru keberadaan kapal penjaga
pantai dan pencari ikan China di ZEE Indonesia dinilai memancing suasana
menjadi keruh. Padahal, kata Yudo, Pemerintah China sudah mengakui bahwa
perairan itu adalah ZEE Indonesia. “Sekarang, dua tahun kemudian
mengingkari dengan mendatangkan coast guard’,” katanya.
6. Menhan diminta perkuat
persenjataan Bakamla
Anggota Komisi I DPR RI dari
Fraksi NasDem Muhammad Farhan, meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo
Subianto untuk memperkuat persenjataan dan wewenang Badan Keamanan Laut
(Bakamla), karena maraknya KIA yang masuk ke perairan Natuna, Kepualaun Riau,
Dikatakannya, Komisi I DPR sendiri memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan,
luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. “Kita (Komisi I)
sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan
Prabowo Subianto telah menyarankan untuk mengubah Permenhan yang memberikan
wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat
pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,” kata Farhan melalui rilis ke
Kompas.com
7. Luas lautan capai 99 persen
Kepulauan Natuna sempat masuk
dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malayasia. Namun pada abad
ke-19, Kepulauan Natuna masuk ke penguasaan Kedaulatan Riau dan masuk wilayah
Kesultanan Riau. Saat Indonesia merdeka, delegasi dari Riau menyerahkan
kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Kepulauan
Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan Laut
China Selatan. Pemerintah Indonesia telah resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna
sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Mei
1965.
Natuna memiliki potensi bahari
yang cukup besar dengan luas laut mencapai 99 persen dari total luas
wilayahnya. Dilansir dari pemberitaan Kompas.com pada 4 Januari 2020, pada tahun
2011 potensi sumber daya ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun
atau sekitar 50 persen dari potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPP RI) 711 di Laut Natuna. Pada tahun 2014, pemanfaatan
produksi perikanan tangkap Natuna mencapai 233.622 ton atau 46 persen dari
total potensi lestari sumber daya.
Sebar Hoax Lalu Diam, Siapa Yang Salah? – Pada akhir-akhir ini, di dunia maya banyak dimunculkan informasi atau berita palsu yang lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata Hoax, kata ini sering kita jumpai di berbagai media lisan maupun tulisan. Contoh yang bisa kita ambil seperti informasi yang disebarkan melalui grup whatsapp antar keluarga, pertemanan, dan juga grup whatsapp kantor.
Kata hoax bukan hanya disebarkan melalui media online saja, hoax menyebar kejahatannya melalui dunia nyata. Sebelum membahas lebih dalam tentang hoax kita sebagai masyarakat harus mengenal arti kata hoax terlebih dahulu, banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tentang hoax itu sendiri, menurut pendapat Robert Nares hoax berasal dari kata hocus, sebuah kata latin yang merujuk pada hocus pocus. Menurut hocus, Nares menambahkan arti “to cheat” atau “menipu”. Pengertian “menipu” disini penulis dapat menjelaskan orang yang ditipu tak merasa dirugikan dan paham dia sedang dikacaukan. poker 99
Dapat dilihat wilayah Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa yang berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi penduduk hampir 270.054.853 jiwa yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, ras, dan budaya di setiap wilayah-nya. idnpoker
Dengan letak geografis dan geopolitik yang sangat strategis, dari pernyataan tersebut kita mendapatkan suatu pertanyaan besar, apakah hoax dapat dengan mudah tersebar di negara yang penuh dengan nilai ke-strategisan ini ?. Disini penulis akan membuktikan bahwa ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia menurut Kementrian Kominfo, sudah jelas bahwa Indonesia yang memiliki perbedaan multikultural dapat dengan mudah mengonsumsi virus hoax yang dapat merusak nilai nasionalis warganya sendiri. Hal ini tidak bisa dibiarkan apabila virus hoax mudah tersebar di kalangan masyarakat, akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di negara tersebut. Penulis mengambil kejadian penyebaran hoax di saat pra-pesta demokrasi di Indonesia sedang berlangsung pada bulan awal bulan September 2018 hingga akhir bulan April 2019 yang dimana siklus penyebaran hoax meningkat drastis. Tercatat ada 486 berita hoax, di antaranya 209 berita penyebaran hoax terkait dengan politik di Indonesia. Dengan data yang penulis dapat bahwa peningkatan penyebaran hoax di Indonesia, dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap lembaga pemerintahan, seperti lembaga Kepolisian indonesia, di saat aksi 22 Mei 2019, lembaga kepolisian di tuduh menyelundupkan seorang polisi yang berasal dari China, sehingga berita itu menyebar di berbagai jaringan media online, dan terserap oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak percaya lagi yang namanya kepolisian. Kepolisian Indonesia mengklarifikasi kepada masyarakat Indonesia, bahwa tidak benar adanya polisi berasal dari China, ini hanya berita yang hanya ingin menjatuhkan citra kepolisian, dan mengajukan perpecahan. Bahkan isu hoax pun sudah mulai masuk ke perihal keagamaan. Seperti berita kemarin pada akhir bulan November 2019, terdapat isu yaitu viralnya foto barisan saf solat yang dikaveling dengan diberi nama pejabat-pejabat tertentu. Foto itu disebut-sebut berada di Kementrian BUMN. Foto tersebut menampakkan sejumlah sajadah yang dipasangi kertas bertuliskan jabatan-jabatan di Kementerian BUMN. Sontak para masyarakat terkaget-kaget setelah mengetahui informasi tersebut, dan bahkan ada yang berkomentar “bahwa semua ini sama di mata Tuhan, tidak ada yang harus di beda-bedakan dari tingkat profesi, ekonomi ataupun jabatan”. Menanggapi hal itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga memastikan foto tersebut tidak benar. Arya menyebut foto yang beredar di media sosial adalah hoax. Arya menegaskan foto tersebut bukan diambil di lingkungan Kementerian BUMN. “Jadi bukan di Kementerian BUMN, ya,”. Harus dipahami dan cermati oleh masyarakat agar tidak mudah di dogma secara mentah-mentah dalam mengonsumsi informasi yang belum diketahui kebenarannya. Jika sudah terjadi perpecahan akibat hoax, siapa yang harus disalahkan ? Hal ini dapat membuktikan bahwa sudah hilangnya rasa nasionalis dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pemerintah. www.americannamedaycalendar.com
Padahal
sudah jelas tertera dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 menyebutkan ”
Penyebar informasi bohong alias hoax bisa terkena sanksi berat. Setiap orang
yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana paling lama 6 tahun dan denda
maksimal Rp. 1 Miliar”. Lantas mengapa hoax masih beredar luas disejumlah
jejaring sosial ? Penulis berasumsi bahwa tidak tegasnya pemerintah terhadap
hukum yang berlaku sehingga berita hoax masih beredar hingga saat ini.
Dalam pandangan
agama penyebaran berita hoax yang bersifat provokasi, ketakutan, atau
kebingungan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita yang tidak
benar. Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dengan tegas mengatakan tentang
balasan bagi pendusta dalam agama islam, “cukuplah seseorang dikatakan
sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang di dengar” (HR. Muslim
No. 7). Janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan informasi tersebut karena sikap
ini hanyalah berasal dari setan. Bahkan sekelas istri Nabi yang bernama Siti
Aisyah RA pernah terkena berita hoax (selingkuh). Kabar tidak benar ini membuat
Rasulullah SAW resah sehingga turun wahyu dari Allah SWT. Menurut surat An-Nur
ayat 11 : “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah
dari golongan kamu. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu
bahkan ia adalah baik bagi kamu. Setiap seseorang dari mereka mendapat balasan
dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil yang
mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab
yang besar”.
Kesimpulan
yang dapat penulis sampaikan, kita sebagai masyarakat yang berintelektual
seharusnya lebih me-waspadai terhadap yang namanya virus berita bohong atau
hoax yang dapat menyebabkan perpecahan antar golongan, suku, agama, dan ras.
Apabila masyarakat mencermati terhadap UU ITE pasal 28 ayat 1 dan Al-Quran
sebaiknya tidak menyebarkan atau membuat berita bohong atau hoax. Yang akan
mendapatkan hukuman pertanggung jawaban di dunia ataupun di akhirat. Kemudian
pemerintah sebaiknya lebih tegas dalam menindak pencegahan berita hoax agar
bangsa Indonesia tetap utuh, tidak mudah terpecah belah dan tetap terjaga
keharmonisannya.
*Penulis
adalah Mahasiswa semester 1 yang berasal dari prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Ini Cara
melaporkan berita atau informasi hoax :
– Apabila
menjumpai informasi hoax, selanjutnya bagaimana cara untuk menghambat agar
tidak tersebar. Pengguna internet mampu melaporkan hoax tersebut melalui
fasilitas yang tersedia di tiap-tiap media.
– Sebagai
sarana sosial Facebook, manfaatkan fitur Report Status dan kategorikan
informasi hoax sebagai hatespeech/harrasment/rude/threatening, atau kategori
lain yang sesuai. Jika tersedia banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook
bakal menghapus standing tersebut.
– Untuk
Google, mampu manfaatkan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil
pencarian kalau mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet
untuk melaporkan twit yang negatif, demikian terhitung dengan Instagram.
– Lalu, bagi
pengguna internet Anda mampu mengadukan konten negatif ke Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat
aduankonten@mail.kominfo.go.id.
– Masyarakat
Indonesia Anti Hoax terhitung menyediakan laman data.turnbackhoax.id untuk
menampung aduan hoax dari netizen. TurnBackHoax sekaligus berfaedah sebagai
database memuat referensi berita hoax.
“LGBT”, Parpol Beresiko Dicap Negatif Jika Mendukung – Partai-partai politik tidak akan berani memperlihatkan bahwa pihaknya mengakomodir komunitas LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) dikarenakan hal tersebut memiliki konsekuensi politis yang sangat mendalam dan juga merugikan partai secara hitungan elektoral, menurut pengamat politik Universtias Andalas, Asrinaldi.
Dia menyampaikan hal itu ketika dimintai pendapatnya terkait kejadian pekan lalu ketika Parta Gerindra melalui cuitan di Twitter menyatakan pihaknya tidak setuju dengan Kejaksaan Agung yang melarang LGBT menjadi CPNS. poker99
Hal itu setelah itu diakui sebagai pengakuan yang menopang LGBT dan mendorong pihak partai untuk mengklarifikasi sikap mereka yang utamakan dukungan terhadap hak warga negara di dalam mencari pekerjaan.
Asrinaldi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penganut agama Islam dan secara tahu tidak sepakat bersama LGBT yang diakui sebagai tabiat menyimpang. https://www.americannamedaycalendar.com/
Untuk masalah
tersebut, Dede menambahkan, untuk kedalam konteks Pemilu atau Pilkada,dapat
cenderung lebih banyak partai politik yang meyakinkan penentangannya sebab tahu
bahwa kelompok LGBT sebenarnya merupakan kelompok minoritas di Indonesia
bersama dengan jumlah suara yang kecil.
“Sehingga
mereka pun tak apa rugi itu, ketimbang dari pada dia berbicara mengenai
idealisme tetapi ya rugi secara elektoral masyarakat yang mayoritas Muslim,
atau Islam, yang mampu menentang atau berikan label bahwa pada suatu partai itu
merupakan pendukung LGBT,” ujar Asrinaldi kepada salah satu area berita
Indonesia.
Beliau pun juga mengatakan bahwa sebuah partai akan berisiko dicap ‘negatif’ kecuali terkesan membantu komunitas LGBT, biarpun sebagai warga negara kelompok selanjutnya miliki hak yang serupa di mata hukum cocok yang diamanatkan di di didalam Undang-Undang Dasar. Namun Asrinaldi meyakinkan bahwa masyarakat tetap sulit membedakan pada tingkah laku seseorang dan haknya sebagai warga negara.
Wakil Sekjen
Partai Gerindra, Andre Rosiade kala ditanya tentang cuitan account partainya,
bersama jelas mengatakan sikap yang menentang tingkah laku LGBT
“Gerindra
tak pernah mendukung LGBT,” kata Andre Rosiade, saat dihubungi salahsatu
media berita Indonesia, pada hari Senin.
“Jati
diri Gerindra perlihatkan bahwa Gerindra salah satu partai nasionalis, merakyat
dan religius. Tak kemungkinan dong Gerindra membantu LGBT. Jadi yang
dimaksudkan admin Twitter kami, sebenarnya bahwa prilaku mereka [LGBT]
sebenarnya salah. Tapi jangan hingga hak mereka sebagai warga negara
ditiadakan,” tambahnya.
Dalam
penentuan legislatif lalu, Gerindra nampak sebagai partai terbesar ketiga yang
mendiami 78 kursi berasal dari 575 kursi DPR RI.
‘Isu
sensitif’
Mengenai isu
ini, Asrinaldi, seorang Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas, menjelaskan bahwa sikap Partai Gerindra yang dengan paham
menentang LGBT berdasarkan pertimbangan politik dengan paham potensi kuantitas
suara.
“Memang
hal itu resikonya yang kudu dipilih oleh Partai Gerindra, jikalau sebenarnya
dia menganggap itu sebagai cara populer dia untuk tingkatkan nada pemilih di
luar grup LGBT, pasti itu pertimbangan politik,” ujarnya.
“Walaupun
sebagai partai yang berkuasa pada hari ini, apa yang dilakukannya itu paham
diskriminatif, menurut aku layaknya itu. Dan ingat bahwa negara kami itu adalah
negara Pancasila, bukan negara didalam konteks agama tertentu. Jadi sebenarnya
kudu tersedia pembedaan juga.”
Namun,
Asrinaldi mengakui bahwa pemahaman di kalangan penduduk lazim tetap kurang.
“Ini
sebenarnya agak sensitif, walau didalam konteks ini kemungkinan partai hanya
mengakomodir area bagi mereka [kelompok LGBT] mampu berpartisipasi didalam
politik. Tetapi ketika ini tidak hingga komunikasinya pada publik, publik akan
memberi label negatif kepada partai itu. Kalau itu terjadi, paham efek
elektoralnya sangat besar sekali,” ujarnya.
Sikap serupa
termasuk ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang merupakan pemenang penentuan
legislatif 2019.Sebagaimana dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP,
Effendi Simbolon, partai selanjutnya terbuka dan inklusif agar tidak membatasi
baik secara gender, agama, latar belakang maupun suku.
Dia pun
menjelaskan bahwa nilai-nilai agama dan budaya yang dianut di Indonesia
sebenarnya tidak menerima prilaku itu, walau isu selanjutnya merupakan hak
privasi seseorang.
“Itu
kan persoalan keyakinan, karena menjadi persoalan keyakinan, persoalan prinsip,
ya memang, kami secara terbuka tidak pernah melakukan proses yang
diskriminatif. Tapi sekaligus termasuk tidak memposisikan membela
kepentingannya LGBT,” ujar Effendi.
Untuk sementara dari persoalan itu, dan untuk beberapa jumlah persoalan-persoalan yang terpisah pada bulan Januari lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah membuat spanduk yang bertuliskan “PSI Hargai Hak-Hak LGBT” yang terpampang di sejumlah titik di jembatan penyeberangan di Jakarta.
PSI, yang
adalah salah satu partai pendatang baru pada pemilu di bulan April lalu, cepat
didalam menanggapi kejadian selanjutnya sesudah gambar-gambar mengenai spanduk
menjadi viral di sarana sosial ketika itu.
PSI menolak
keinginan wawancara dengan salahsatu sarana pers Indonesia pada hari Senin
tempo hari ketika ditanyakan sikap partai berkaitan isu LGBT.
‘Mempromosikan
kesetaraan’
Menurut
seorang aktivis, Dede Oetomo, yang dimana merupakan salah seorang pendiri dari
Gaya Nusantara, organisasi nirlaba yang fokus memperjuangkan hak-hak LGBTIQ,
mengakui bahwa komunitas LGBT dianggap sebagai golongan yang mampu merugikan
didalam ranah bidang politik.
Dia pun
memberikan penjelasan bahwa organisasinya, yang bergerak di Provinsi Jawa
Timur, konsisten menggerakkan program untuk mendekati beragam pemangku
kepentingan masyarakat, termasuk politikus, dengan obyek membuat perubahan
penduduk menjadi lebih terbuka pada grup minoritas.
“Apabila
coba untuk diamati, berasal dari sepengertian kami mengenai demokrasi, di
didalam demokrasi itu seharusnya kami termasuk mempunyai hak untuk
mempromosikan kesetaraan gender dan seksualitas,” ujar Dede kepada
salahsatu sarana pers Indonesia melalui kelanjutan telepon.
Ia memberi
tambahan bahwa partai politik berperan mutlak didalam menghadapi intoleransi.
“Bagi
aku ini tantangan jangka panjang, hingga suatu kala nanti, politisi Indonesia
lebih berani dan suasananya memungkinkan,” kata Dede.
Dari hasil
sebuah penulusuran yang memberikan Laporan LGBT Nasional Indonesia yang dimana
– Hidup Sebagai LGBT di Asia terhadap tahun 2013, yang disusun oleh Badan
Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan bekerja serupa
dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), kuantitas organisasi LGBT di
Indonesia relatif besar.
Laporan itu
menjelaskan ada dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28
dari 34 provinsi di Indonesia.
Sebagian
besar di antaranya aktif berperan di bidang kesehatan, publikasi, dan
penyelenggaraan aktivitas sosial dan pendidikan.
Untuk
informasi yang menunjukkan akan berapa nilai dari jumlah LGBT di Indonesia
belum diketahui secara pasti, namun pada catatan Kementerian Kesehatan pada
tahun 2012, memperkirakan terdapat 1.095.970 LSL (lelaki sama lelaki) di
Indonesia. Angka itu diprediksi terus bertambah.
RKUHP :
Diskriminasi Terhadap LGBT :
Seputar
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai akan semakin membuat
kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) terdiskriminasi.
Sebab, Pasal
421 (1) tentang pencabulan menyebutkan secara eksplisit soal perbuatan cabul
sesama jenis.
“Setiap
individu yang dimana melakukan sebuah pencabulan atau pebuatan cabul terhadap
orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya di depan umum dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 tahun enam bulan atau pidana denda
terbanyak kategori III,” demikian bunyi pasal itu.
Sementara
jika perbuatan cabul itu dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, ancaman pidananya adalah penjara maksimal sembilan tahun. Begitu
juga ancaman pidana untuk tindakan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan
pornografi.
Anggara,
Direktur Institute for Criminal Justice (ICJR) menilai penentuan unsur pidana
pencabulan tak diperlukan penegasan mengenai jenis kelamin.
“Sebagian
dari syarat yang terdapat dalam hukum dapat mengkriminalisasikan seorang atas
pencabulan telah terpenuhi sehingga penyebutan jenis kelaminnya berbeda atau
sama secara redaksional tidak perlu,” kata dia.
Selain
memicu perlakuan diskriminatif, ia khawatir kemunculan pasal tersebut akan
melahirkan peraturan turunan yang tak ramah kepada kelompok LGBT.
“Pada
levelnya peraturan seperti ini jelas akan semakin memicu kerentanan bagi
kelompok orientasi seksual yang berbeda untuk dikriminalisasi maupun distigma
ketika bergaul dalam hidup bermasyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan
data dari LBH Masyarakat, sepanjang tahun 2017 terdapat lebih dari 973 kasus
kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual (LGBT) atau sesama jenis di
seluruh Indonesia.
Angka-angka
ini diprediksi kian meningkat jika Pemerintah dan DPR tetap memaksakan rumusan
diskriminatif dalam RKUHP. Karena itu ICJR menegaskan penolakannya terhadap
ketentuan ini.
“Untuk
menghindarkan celah kesewenang-wenangan oleh negara dalam memasuki ruang-ruang
privasi warga negara dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas
seksual,” pungkas Anggara.
Pada
beberapa waktu lalu, Komisi III DPR dan Pemerintah sudah sepakat membawa naskah
RKUHP ke Rapar paripurna DPR untuk disepakakati.
Para Kelompok Elit Dan Kuatnya Kekuasaan – Demokratisasi yang menimbulkan nasionalisme apabila golongan elit yang kuat di dalam suatu negeri perlu memanfaatkan rakyat untuk tugas perang dan pembangunan ekonomi, tetapi mereka tidak mau menyerahkan wewenang politik kepada rakyat itu.
Bagi golongan elit tersebut, nasionalisme merupakan doktrin yang kebetulan saja cocok sebagai alat untuk membenarkan demokrasi tanggung : golongan elit berkuasa atas nama rakyat, bangsa, atau kelompok SARA, tetapi tidak sepenuhnya bertanggungjawab kepada rakyat. Usaha kelompok elit pilitik ini bisa mengakibatkan terjadinya konflik sosial, yang pada akhirnya dapat menghentikan proses demokratisasi itu sendiri. pokerasia
Para kelompok elit disini berartikan para kelompok yang memiliki kekuasaaan yang dapat mengendalikan segala situasi politik guna untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadinya, rakyat pun tidak lagi diperdulikan oleh para kelompuk elit yang berkuasa. Sehingga masih banyak warga yang kecewa atas apa yang menjadi pilihannya untuk menjadikan mereka penguasa di negeri tercinta ini. www.mrchensjackson.com
Nasionalisme
merupakan sebuah bentuk cinta tanah air, namun nasionalisme tersebut
disalahgunakan oleh kelompok elit yang berkuasa untuk mencapai tujuan dari
kepentingan pribadinya, sehingga rakyat yang haus dengan nasionalisme
menyebabkan konflik SARA yang berujung dengan pertumpahan darah. Oleh karena
itu, pemahaman tentang nasionalisme sangat penting supaya tidak dijadikan
doktrin oleh kelompok elit.
Negara
Indonesia masih belum dapat menerapkan demokrasi, karena pada dasarnya
demokrasi itu bertujuan untuk menciptakan suatu perdamaian, namun nyatanya,
dalam kegiatan pemilu, yang seharusnya LUBER (langsung, umum bebas, rahasia),
dan JURDIL (jujur dan adil), malah dalam pemilu saat ini masih banyak terjadi
kecurangan yang dibuat oleh para kelompok elit yang memegang kekuasaan untuk
menempatkan posisi yang diinginkan.
Rakyat
diberikan janji manis dan harapan yang sangat indah untuk mendapatkan sebuah
kepercayaan kepada kelompok elit, sehingga kelompok elit tersebut dapat
mengatur segala aturan yang ada dan mendapatkan keuntungan dari kekuasaanya,
rakyat hanya bisa menunggu harapan dan janji manis yang diberikan oleh kelompok
elit tersebut.
Namun apa
daya, semuanya hanyalah sebuah kata-kata, tidak ada hasil yang jelas dari
segala kata yang diberikan oleh kelompok elit tersebut, sehingga menimbulkan
sebuah demonstrasi yang menuntut semua kata-kata para kelompok elit tersebut,
tetapi dengan demonstrasi pun tidak membuahkan hasil, para kelompok elit tidak
mendengar segala keluhan rakyatnya.
Sebuah acuan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam demokrasi pun hanyalah sebatas
kata omong kosong yang diucap oleh para kelompok elit, tidak ada hasil apapun
yang dirasakan rakyat dari sebuah ucapan tersebut. Bahkan para rakyat yang
berdemopun tidak mendapatkan hasil, karena suaranya tidak didengar.
Geopolitik
merupakan dimana suatu wilayah yang melibatkan hal politik dalam berbagai
aturan yang kadang menimbulkan konflik karena perbedaaan pendapat, politik
memang saat ini sangat melekat dalam kehidupan, hampir segalanya berhubungan
dengan politik. Geopolitik itu sendiri penting, karena dapat memberikan
pemahaman untuk mencegah konflik tersebut. Pengertian dan kesadaran geopolitik
akan membantu kita memahami bagaimana kepentingan telah membentuk kehidupan
kita terutama dalam interaksi sosial.
Pentingnya
mengetahui pemahaman tentang geopolitik, demokratis, dan nasionalisme, agar
tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok elit yang berkuasa, dan agar rakyat bisa
,mendapatkan haknya yang memang seharusnya mereka dapatkan, sehingga
terciptanya sebuah kehidupan yang sejahtera dan penuh kedamaian.
Perdamaian
dan kesejahteraan merupakan sebuah keinginan yang dimiliki seluruh rakyat
Indonesia, tetapi untuk terciptanya hal tersebut, perlu adanya perubahan besar
dari kelompok elit yang berkuasa, dengan lebih mementingkan segala kebutuhan
rakyatnya, dan lebih mendengarkan opini rakyat, sehingga acuan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat tidaklah menjadi omong kosong belaka lagi, tetapi
semua itu sangat sulit untuk diterapkan di masa ini, korupsi menjadi sebuah
budaya yang tidak bisa hilang.
Kekuasaan memanglah hal yang dianggap paling penting, karena itulah segalanya dapat di lakukan oleh pemegang kekuasaan tersebut, segala aturan dibuat oleh para pemegang kekuasaan, jika tidak ada kekuasaan kita hanyalah kambing hitam yang hanya bisa berdiam tanpa bisa memberontak, karena yang berkuasalah yang bisa mengatur dan memegang segalanya, sehingga timbulah adu domba yang menimbulkan konflik SARA, yang memecah belah setiap kelompok, persatuan pun sulit dilakukan karena tidak adanya kepercayaan satu sama lain.
Kekuasaan
merupakan seubuah pegangan yang kuat untuk menguasai yang ada di negara ini,
karena adanya kekuasaan segalanya dapat diatur oleh para pemegang kuasa
tersebut, sehingga bagi yang tidak memiliki kekuasaan tidak dapat berkata
apapun, dan hanya bisa menuruti segala perintah dari para kelompok elit yang
memegang kekuasaan.
Rakyat tidak
bisa berkutik ketika para kelompok elit sudah memberikan sebuah aturan, konflik
pun terjadi ketika rakyat tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusannya,
segala keluh kesah rakyat pun tidak didengar oleh para kelompok elit, hal ini
berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh tikus-tikus berdasi yang
hanya mementingkan diri sendiri. Korupsi sudah ada sejak lama, namun ketika
zaman soeharto lengser, munculah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang menjadi
ramai diperbincangkan pada saat itu, korupsi dianggap sangat merajalela dan
secara khusus harus ditangani dengan institusi khusus sehingga didirikan KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2004.
Namun
nyatanya lembaga tersebut belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang besar,
bahkan Korupsi merupakan hal yang lumrah pada saat ini, rakyat hanya bisa diam
ketika para kelompok elit melakukan hal tersebut, segala cara dilakukan untuk
memberantas kasus tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya
lagi, karena hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat,
sebuah fasilitas vip dibalik jeruji besi hanyalah membuat para penguasa menjadi
menyepelekan sebuah hukum yang berlaku, dan kembali melakukan korupsi.
Pada saat
ini banyak kasus penyuapan, penggelapan, pencucian, penyeludupan uang, yang
dilakukan oleh para pemegang kuasa, yang saat ini menyalahgunakan kekuasaannya
hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih dan keuntungan tersebut hanya untuk
kepentingan pribadi, kasus korupsi E-KTP contohnya, yang pada saat itu sangat
ramai di perbincangkan oleh publik, kasus tersebut memyebabkan kerugian yang
mencapai triliunan, masyarakat pun sangat dirugikan dengan adanya kasus
tersebut.
Tidak adanya
hukuman yang setimpal atas tindakan kasus korupsi yang semakin merajalela,
membuat para kelompok elit menjadi tidak jera dengan apa yang mereka perbuat,
sehingga mereka mengulang apa yang diperbuat, seharusnya para koruptor
diberikan hukuman yang berat, karena korupsi membuat kerugian yang sangat besar
di negara ini, hutang negara pun semakin bertambah.
Dengan
adanya korupsi yang semakin merajalela, banyak sekali hambatan, dalam hal
perekonomian, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan, yang menimbulkan banyak
kerugian, dan banyak sekali rakyat yang merintih kelaparan karena banyaknya
pengangguran di Indonesia.
Korupsi di
negara ini sudah menjadi budaya, maka dari itu sulit sekali untuk memberantas
korupsi, berbagai cara sudah dilakukan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi),
tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal, malah pada saat ini korupsi
semakin banyak dilakukan oleh kelompok elit untuk mendapatkan kehidupan yang
mewah dan bergelimangan harta.
Secara umum
korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan
publik adalah kekuasaan yang diberikan oleh publik. Korupsi seringkali
didefinisikan dengan mengacu pada standar nilai masyarkat tertentu yang tidak
selalu bisa diterima oleh masyarakat lainnya.
Dengan
seluruh pembahasan ini, memberikan sebuah ganbaran untuk para penerus bangsa
yang selanjutnya, agar terciptanya perubahan, yaitu tercapainya sebuah
perdamaian dan kesejahteraan, maka hal utama yang harus dirubah adalah perilaku
para kelompok elit untuk dapat membuktikan segala ucapannya yang tidak hanya
sekedar janji-janji manis dan harapan.
Hambatan Terbesar Jokowi Dalam Menyelesaikan Kasus HAM – Riset dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Litbang Kompas mengungkapkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin kesulitan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu karena ingin menjaga harmonisasi politik atau nuansa politis.
Didasarkan
pada hasil riset itu, 73,9 % responden menganggap nuansa politis menjadi
hambatan utama. Selain daripada itu, 23,6% persen beranggapan presiden tidak
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kasus HAM masa lalu, dan hanya
2,5% yang menjawab tidak tahu.
“Hasil
tersebut mengkonfirmasi bahwa kasus pelanggaran HAM berat bukan karena teknis
hukum. Jika masih saling lempar pendapat, kurang bukti dan macam-macam, itu
dibantah sendiri oleh masyarakat.
“Andai saja hambatan ini bisa diselesaikan, maka 90 hari proses penyidikan, lalu masuk penuntutan sehingga tidak sampai satu tahun bisa diselesaikan di pengadilan. Bila hambatan politisnya bisa dikurangi,” kata komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (04/12). poker asia
Salah satu media pers Indonesia berusaha menghubungi kantor kepresidenan untuk meminta tanggapan atas hasil survei itu, namun hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban. https://www.mrchensjackson.com/
Dalam
visi-misi kampanye Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf berjanji bakal menuntaskan kasus
pelanggaran HAM berat di era lalu. Belakangan ini pemerintah mengungkapkan
rencana untuk membangkitkan ulang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk
selesaikan kasus-kasus tersebut yang sepanjang ini terbengkalai.
Ketika
konferensi pers tentang survei untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu
pada era kepemimpinan Joko Widodo itu, peneliti Litbang Kompas Christian M.
Marpaung memberikan penjelasan bahwa hambatan politis merupakan hasil dari
proses pengkodean atas semua jawaban yang disampaikan responden.
Pendapat
beliau, mayoritas responden memandang faktor politik sebagai penghambat utama,
seperti kepentingan untuk menjaga supaya tidak memunculkan kericuhan dan
merusak harmoni politik.
Penelitian
tersebut menggunakan metodologi kuantitatif survei dengan melakukan wawancara
tatap muka di 34 provinsi. Jumlah para responden yaitu 1200 orang dengan batas
galat sekitar 2,8% dan dilakukan pada September 2019 hingga Oktober 2019.
Survei itu mengambil lima kasus pelanggaran HAM yang menarik perhatian publik, yaitu pelanggaran HAM pada tahun 1965, penembakan misterius dari tahun 1982 hingga 1985, penculikan aktivis pada 1997 hingga 1998, penembakan di Trisakti dan Semanggi tahun 1998, dan kerusuhan Mei 1998.
Ahli khusus
politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hambatan
tersebut muncul karena ada beberapa figur penting yang diduga terlibat
pelanggaran HAM masa lalu sedang memegang jabatan politik. Sehingga,
pendapatnya, pejabat tersebut berkepentingan untuk mempetiemaskan kasus HAM
tersebut agar tidak menjatuhkan karier politiknya.
“Dikarenakan
negara, pemerintah, tidak berani, karena itu melibatkan orang penting di negeri
ini, karena punya rahasia juga terhadap negara ini. Ada tekanan politik.
“Ini
merupakan lingkaran setan, lingkaran kusut, hari demi hari, tahun demi tahun,
dari periode-periode sebelumnya tidak pernah tuntas. Hal tersebut jadi
persoalan di bangsa ini,” kata Ujang yang juga menjabat sebagai direktur
eksekutif Indonesia Political Review (IPR).
‘Pengadilan,
bukan rekonsiliasi’ pelanggaran HAM
Selain
daripada itu, survei tersebut juga menunjukan bahwa 99,5% responden ingin penyelesaian
masalah pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur pengadilan, yang mana
62,1%ingin menggunakan pengadilan nasional dan 37,2% melalui pengadilan
internasional.
Kemudain,
hanya 0,5% yang ingin kasus itu diselesaikan dengan mekanisme lainnya, salah
satunya seperti pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
yang kini sedang diwacanakan oleh pemerintah.
“Sehingga
jika sekarang mau rekonsiliasi, itu salah satu bagian dari 0,5%. Jadi
selesaikan menarasikan KKR karena mayoritas masyarakat ingin penyelesaian
melalui jalur pengadilan. Komnas khusus HAM menghormati penyelesaian di
pengadilan nasional maupun internasional,” kata Choirul Anam.
Choirul pun
melanjutkan temuan menarik lainnya dalam survei tersebut adalah belasan persen
responden yang menganggap peristiwa 1965, Petrus 1982-1985, penculikan aktivis
1997-1998, penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan kerusuhan Mei 1998 sudah
diselesaikan. Padahal, hingga kini, menurutnya, kelima kasus tersebut belum ada
yang tuntas.
Pendapatnya,
pemerintah dalam lima tahun terakhir menggunakan metode penyelesaian kasus HAM
dengan pendekatan kekeluargaan dengan saling memaafkan, lalu pendekatan budaya,
dan ganti rugi yang ditunjukan dengan munculnya tim terpadu dan dewan-dewan
kerukunan nasional dan menyampaikan pesan bahwa kasus itu telah selesai.
“Mengapa
muncul angka bahwa itu sudah selesai bisa jadi karena pengaruh kampanye bahwa
kasus ini sudah selesai, tinggal salam-salaman saja, terus kasih hak korban.
Itu merupakan yang lima tahun terakhir sering didengungkan berbagai pihak yang
tidak mau kasus ini diselesaikan dengan cara hak asasi manusia,” katanya.
Penyelesaian
kasus masih simpang siur di mata publik, berikut hasilnya:
– Kejadian
1965: 38,6% tidak tahu, 34,9% belum tuntas, 19,2% sudah tuntas
– Tembakan
misterius 1982-1985: 44,8% tidak tahu, 32,1% belum tuntas, 15,7% sudah tuntas
– Diculiknya
aktivis 1997-1998: 43,4% belum tuntas, 36,5% tidak tahu, dan 12,4% sudah tuntas
– Tembakan
ke Trisakti-Semanggi 1998: 42,2% belum tuntas, 37,3% tidak tahu, 14,4% sudah
tuntas
– Kerusuhan
pada Mei 1998: 40% belum tuntas, 35,2% tidak tahu, 15,9% sudah tuntas.
– Choirul
pun berharap melalui survei tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang
tepat sasaran dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.
Seiringnya
hal itu, Ujang mengatakan, penyelesaian kasus HAM masa lalu akan terjadi jika
ada keinginan politik dari pemimpin negara dan pemerintah Indonesia, yaitu
Presiden Joko Widodo, untuk menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
Pendapatnya,
Jokowi merupakan pemegang kunci utama untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa
lalu.
Kasus
agraria
Bukan hanya
perkara pelanggaran HAM, Komnas juga mencermati kasus agraria yang terjadi
seiring berbagai proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi.
Jumlah dari
kasus tersebut dikhwatirkan meningkat setelah dicapai kesepakatan investasi
infrastruktur senilai lebih dari Rp245 triliun dalam pertemuan tahunan IMF-Bank
Dunia di Bali, pekan lalu.
“Kami
merasa khawatir, semakin besar investasi infrastrukur, lahan akan semakin
dikuasai swasta. Bukan hanya terjadi pengosongan lahan, tapi juga intimidasi
terhadap masyarakat,” kata Taufan.
Walaupun
begitu, Komnas HAM mencatat perbaikan pengelolaan konflik saat Jokowi
menerbitkan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria.
Beleid itu
menjamin strategi mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan proses penanganan
sengketa agraria.
“Isu
agraria nilai untuk pemerintah belum sampai 50 karena kasusnya banyak sekali.
Tapi paling tidak sudah ada kerangka hukum meski belum memuaskan,” ujar
Taufan.
Pada catatan
Komnas HAM, dalam setahun terakhir kasus intoleransi dan pelanggaran atas
kebebasan berekspresi marak terjadi di Indonesia.
Taufan
menyebut kepolisian gagal menindak pelaku penyerangan kelompok rentan seperti
Ahmadiyah. Di sisi lain, kepolisian dianggap tak netral dalam sejumlah kasus
pembubaran diskusi maupun persekusi kelompok minoritas.
“Pekerjaan
rumah masih cukup banyak, karena tinggal beberapa bulan lagi, pemerintah
seharusnya menetapkan skala prioritas penyelesaian kasus,” kata Taufan.
Politik Dinasti Dengan Lingkar Oligarkinya – Era ini masyarakat di Indonesia maupun dunia maya resah dengan suasana perpolitikan Indonesia yang sangat panas. Hal ini terjadi karena adanya politik turun temurun yang dilakukan dalam perpolitikan di Indonesia. Indonesia saat ini terdapat banyak menggunakan sistem politik Nepotisme. Kata Nepotisme berasal dari kata “nepos” yaitu keponakan atau cucu, pada abad pertengahan adanya beberapa paus katolik yang telah mengambil janji, sehingga tidak mempunyai anak kandung sehingga memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seakan akan seperti kepada anaknya sendiri. Nepostisme yaitu lebih memilih saudara arau kerabatnya berdasarkan hubungannya teapi bukan berdasarkan keahliannya.
Dinasti politik merupakan kekuasaan secara turun temurun Yang dilakukan melalui kelompok keluarga yang terikan dengan hubungan darah dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaaan. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun dari pemilik dinasti kepada ahli waris agar kekuasaan berada di lingkungan keluarga, keluarga yang anggotanya terlibat dalam politik berbasis pemilihan umum, anggota keluarga politik terikat melalui keturunan atau pernikahan, juga melibatkan beberapa generasi atau saudara umum dianggap bukan keluarga politik, akan tetapi keturunan akhir keluarga kerajaan ikut serta ke dunia politik monarki absolut tetapi berkuasa di negara. idnpoker
Kasus dinasti politik sebenarnya telah lama di bangun sejak orde baru namun pada saat ini baru bermunculan dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah lalu tertangkapnya bupadi Kelaten Sri Hartini oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menyangkut promosi jabatan atau jual beli jabatan melalui bentuk lelang beberapa bulan lalu. Istilah dinasti politik dalam islam telah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. www.benchwarmerscoffee.com
Pada dinasti Bani Umayyah kekuasaan dinasti kekeluargaan tersubur yang saat ini disebut sebagai era monarki atau kekuasaan turun menurun. Dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah runtuhnya ke dua dinasti itu disebabkan karena faktor politik ekonomi, dan lainnya.
Selain itu
ada sejumlah alasan mengapa dinasti politik marak terjadi di daerah, salah
satunya yaitu tidak adanya tokoh arternatif di tingkat lokal untuk menduduki
jabatan di level eksekutif maupun legislatif. Adanya tokoh alternatif, tetapi
kekuatan finansial maupun jaringan politik masih kalah dengan dinasti politik.
Dinasti politik di bentengi oleh sistem kekerabatan yang kuat. Dinasti politik
sering terjadi karna minimnya gerakan alternatif untuk memberikan pencerahan
dengan tujuan mempertimbangkan calon lain.
Penulis mengambil satu kejadian tentang politik turun temurun dalam lingkaran oligarki Jokowi sebagai contoh kasus politik Nepotisme. Setelah menang dalam Pemilihan Presiden 2019, Presiden Joko Widodo memberikan jabatan politik ke sejumlah pendukungnya, baik di kementerian atau lembaga pemerintah ataupun kabinet. Di balik sikap tersebut ada aroma oligarki: mereka yang diuntungkan karena hubungan orangtuanya dengan Jokowi dan masuk dalam politik turun-temurun atau hereditary politics.
Setidaknya
ada tiga orang yang mendapat jabatan dalam pemerintahan Jokowi jilid II dan
sebagian orang percaya hal itu lantaran kedekatan orangtuanya dengan sang
presiden. Mereka merupakan Angela Herliani Tanosoedibjo selaku Wakil Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dua staf khusus Jokowi: Diaz
Hendropriyono dan Putri Indahsari Tanjung.
Angela dan
Putri adalah anak dari dua konglomerat di Indonesia, sedang Diaz adalah putra
mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M Hendropriyono. Sebelumnya sekjen
Partai Perindo, Ahmad Rofiq, sudah lebih dulu menyebut nama Angela. Ia mengatakan
Angela bisa jadi panutan anak muda karena tergolong muda, cerdas, dan cantik.
Indonesia
Negara Demokrasi, Sangat disayangkan apabila Negara kita yang Demokrasi
ternodai oleh Nepotisme yang kejam, rasanya seperti dikuasai oleh pihak
tertentu. Seharusnya masyarakat dapat ikut serta dalam pemerintahan, tetapi
politik dinasti menjadi penyakit yang hadir di tengah tengahnya bagai tak punya
dosa, keluarga hadir membentengi, mengalahkan mereka yang berkompeten dan hanya
berputar di kalangan elite politik.
Dilihat dari
kacamata lain, politik dinasti pun mempunyai sesuatu yang baik, salah satunya
calon pemimpin kelak lebih dikenal masyarakat, dan sudah mendapatkan pemahaman
politik sejak dini dalam lingkungan keluarganya namun acap kali di Indonesia
dijadikah ajang aji mumpung, ketika sang ayah berkuasa diwariskanlah kekuasaan
serupa untuk anak, istri, atau anggota keluarga yang lain. Akhirnya yang
berkembang adalah format patrimonial dengan kutub ekstremnya: negara
patrimonial. Sebagaimana berlaku pada monarki tradisional, di negara
patrimonial kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, diwariskan secara
turun-temurun di antara para keluarga.
Negara Islam
biasanya merupakan kerajaan, yang memiliki pemimpin turun temurun, meskipun
agama di Indonesia mayoritas adalah islam, tapi jika dilihat dari sistem
pemerintahannya Indonesia bukanlah Negara berbentuk Kerajaan, yang menggunakan
sistem turun temurun. Indonesia berbentuk Negara kesatuan, maka sangat tidak
riskan jika politik dinasti dilakukan di Indonesia. Meskipun dalam islam tidak
selalu bersifat turun temurun.
Walau
politik dinasti tidak dilarang, namun politik dinasti tidak memberikan
keuntungan malah menimbulkan kerugian, tetapi di Indonesia sudah menjadi budaya
yang sulit dihilangkan. Sempat ada Undang undang yang mengatur tentang politik
dinasti UU No 8 Tahun 2015 tentang
Pilkada. Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan:
“Warga
negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali
Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan
petahana.” Dan yang di maksud dengan “kepentingan dengan
pertahana” adalah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan
petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau
garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana
yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali
telah melewati jeda 1 kali masa jabatan”. Namun pasal tersebut dihapus
oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.
Salah satu
prinsip utama demokrasi adalah kebebasan
kepada rakyat untuk memilih dan menentukan secara langsung siapa yang
dipercayanya untuk memimpin negeri ini. Dan salah satu cita — cita reformasi
tentu adalah mengatur dan membatasi masa jabatan pemimpin tadi, agar tercipta
regenerasi kepemimpinan yang sehat untuk negeri, dan jauh dari stagnasi juga
oligarki. Siapapun diantara kita yang sekarang menjabat pada posisi tertentu di
negeri ini pasti menyadari, bahwa kita berada pada jabatan sekarang inipun
karena adanya semangat regenerasi, demokrasi, dan reformasi. Demokrasi dan
reformasi hadir tentu bukan untuk kita kebiri ataupun khianati.
Sementara
itu Lokataru Foundation mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk
memutus lingkaran setan oligarki politik di Indonesia.
Jokowi juga
didesak mematuhi amanat konstitusi Undang-Undang 1945 dan HAM terkait kebebasan
sipil warga negara yang kekinian dinilai mulai dikerdilkan.
Peneliti Lokataru Foundation Mufti Makarim menilai salah satu cara Jokowi untuk memutuskan lingkaran setan oligarki yakni dengan mengkaji ulang seluruh rencana pembangunan, membersihkan kabinet dari pelangggar HAM, hingga menghentikan seluruh aktivitas pemberangusan terhadap kebebasan sipil.
“Elemen
masyarakat sipil yang peduli dan hendak melawan segala upaya pengerdilan ruang
kebebasan sipil menyerukan pemerintah Jokowi untuk memutuskan lingkaran setan
oligarki politik di Indonesia,” kata Mufti dalam diskusi publik bertajuk
‘Proyeksi Kebebasan Sipil di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo’ di Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat.
Mufti
mengungkapkan lima tahun belakangan ini di era kepemimpinan periode pertama
Jokowi hanya berambisi terhadap pembangunan fisik, investasi, dan pembangunan
ruang-ruang industri baru.
Namun, kata
dia, pembangunan fisik tersebut tanpa diimbangi dengan pembangunan terhadap
infrastruktur demokrasi serta keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak warga dan
kepentingan publik.
“Ketimpangan
ini makin kentara tatkala lahir kritik warga atas penggusuran lahan dan
pengungsian paksa yang terus mengikuti di belakang rencana pembangunan Jokowi.
Kritik diberangus melalui kriminalisasi, aktivis diintimidasi, diskusi
dibubarkan, demonstrasi dikepung moncong senjata,” ujarnya.
Sementara
itu, Mufti mengatakan Pilpres 2019 lalu yang sejatinya sebagai momentum
demokrasi untuk mengoreksi terhadap kepemimpinan politik penguasa justru
kekinian dinilai habis dibagi-bagi oleh elit politik dan oligarki.
Mufti
menyebut kemenangan kedua Jokowi di Pilpres 2019 lalu mensyaratkan utang
politik yang besar dan perlu dibayar melalui proyek-proyek strategis,
pengesahan undang-undang yang pro industri dan investasi, serta berbagai
insentif lainnya.
“Terjebak
di antara kelindan elit dan korporasi ini, jelas lingkaran konflik agraria,
penggusuran dan perusakan lingkungan yang sudah kami temui di periode pertama
dapat terulang kembali. Demikian pun juga pengerdilan ruang kebebasan sipil
berpotensi terus terjadi dalam skala dan frekuensi yang berlipat ganda,”
tandasnya.