Semua Murid Harus Divaksinasi Sebelum Kembali ke Sekolah – Seorang ahli epidemiologi dari Universitas Sriwijaya mendesak pihak berwenang di Indonesia untuk memastikan bahwa semua anak berusia 6 hingga 11 tahun harus divaksinasi sebelum mengizinkan mereka untuk bergabung kembali secara fisik ke sekolah dengan kapasitas penuh.
“Vaksinasi harus menjadi syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka, karena anak-anak termasuk kelompok rentan terpapar COVID-19,” kata Iche Andriany Liberty di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu.
Ia mengatakan, imunisasi lengkap diperlukan karena anak usia sekolah dasar sering mengabaikan protokol kesehatan. https://www.premium303.pro/
“Mereka kan anak-anak. Beda dengan orang dewasa yang (bisa) mengurus diri sendiri,” ujarnya.
Anak-anak rentan tertular, terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta. Jadi setiap orang, terutama orang tua, harus memastikan bahwa setiap anak divaksinasi.
Orang tua tidak perlu meragukan keamanan vaksin yang diberikan karena sudah diteliti dan diuji secara menyeluruh oleh para ahli.
Sebagai ahli epidemiologi, ia menyarankan pemerintah untuk memperluas target vaksinasi, termasuk anak-anak di bawah 6 tahun, atau di kelompok bermain dan taman kanak-kanak.
Selama anak-anak belum divaksinasi, mereka belum dapat mengikuti kegiatan pembelajaran offline kapasitas penuh di kelompok bermain dan taman kanak-kanak mereka karena itu adalah kunci penanganan COVID-19, ungkapnya.
Vaksin diyakini sebagai cara untuk mengurangi risiko penyakit dan kematian jika terjadi infeksi virus corona. Masyarakat harus paham bahwa COVID-19 terus memangsa manusia, belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.
Virus terus melakukan mutasi baru yang ditunjukkan dengan munculnya varian Omicron.
Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan herd immunity, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan mempercepat laju vaksinasi, imbaunya.
Sementara itu, terkait cakupan vaksinasi anak usia 6-17 tahun di Sumsel, otoritas mengungkapkan hingga 15 Januari 2022 sudah mencapai 24,91 persen dari total target 899.622 orang.
Secara keseluruhan, cakupan vaksinasi provinsi tersebut telah mencapai 81,99 persen dari total target 5.167.817 orang.
Jakarta: 11 sekolah melaporkan infeksi COVID; belum ada kasus Omicron
Infeksi virus corona terdeteksi di 11 sekolah di Jakarta sejauh ini, namun belum ada yang melibatkan varian Omicron, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
“Sampai saat ini sudah 11 sekolah yang terpapar COVID-19, tapi bukan varian Omicron. Sekali lagi bukan Omicron,” tegasnya saat mengikuti kegiatan donor darah di Jakarta, Sabtu.
Menurut Patria, total ada 14 siswa dan guru di 11 sekolah tersebut terjangkit COVID-19.
Oleh karena itu, pemerintah telah menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di 11 sekolah selama lima hari, ujarnya.
Sementara sekolah lain di ibu kota tetap akan melakukan pembelajaran offline dengan kapasitas penuh, tambahnya.
Di Jakarta, 10.429 sekolah mulai dari TK hingga SMA telah menerapkan 100 persen pembelajaran tatap muka.
Karena rendahnya jumlah sekolah yang terpapar virus, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, jelas Patria.
Selain itu, Jakarta juga telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh sesuai dengan peraturan menteri tersebut, ujarnya.
Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa hanya daerah dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 atau 2 yang dapat menerapkan pembelajaran tatap muka 100 persen, katanya. Jakarta saat ini berada di PPKM Level 1, tambahnya.
Persyaratan kedua adalah cakupan vaksinasi di atas 80 persen di kalangan pendidik dan siswa dan cakupan vaksinasi 50 persen di antara orang dewasa yang lebih tua, katanya.
Sementara di Jakarta, 89 persen staf sekolah, 91 persen guru, 79 persen lansia, dan 98 persen siswa telah divaksinasi. Dengan demikian, Jakarta sangat mumpuni (untuk melaksanakan 100 persen pembelajaran tatap muka),” kata Wakil Gubernur.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengizinkan sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100 persen melalui penerbitan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran selama Pandemi COVID-19.